Virolog Sarankan Urutan Pertama 3M Diubah Jadi Menjauhi Kerumunan

Ahli virologi Universitas Udayana Prof Gusti Ngurah Kade Mahardika menyarankan pemerintah mengubah kampanye dengan menempatkan imbauan menjauhi kerumunan di urutan pertama 3M guna mencegah penularan tinggi Covid-19.

Mahardika saat dihubungi dari Jakarta, Senin, 19 Juli 2021, mengatakan seharusnya yang menjadi urutan pertama dalam gerakan 3M yang sudah dikenal masyarakat dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak itu justru menjauhi kerumunan.

Menurut dia, kerumunan adalah penyebab utama dari terjadinya lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi di Indonesia.

Mahardika mengatakan di dalam suatu kerumunan, masih dapat dijumpai orang yang tidak menggunakan masker. Kalaupun memakai masker, masih ada masyarakat yang mencuri kesempatan untuk membukanya pada tiap kesempatan.

“Apalagi orang tidak disiplin semua, ada yang tidak memakai masker. Nah jadi ini yang membuat penanggulangannya sulit. Terlebih ada orang yang anti-Covid-19, percaya dengan teori konspirasi Covid-19,” kata dia menjelaskan alasan mengapa urutan nomor satu kampanye 3M seharusnya menghindari kerumunan.

Karenanya walaupun gerakan 3M terbilang masih efektif untuk dilakukan, Mahardika mengatakan sebaiknya pemerintah mengganti urutan tersebut menjadi menjauhi kerumunan, memakai masker dan mencuci tangan.

Ia juga mengatakan sebaiknya pemerintah satu suara untuk mensosialisasikan gerakan 3M tersebut tanpa ada penambahan lagi, seperti aturan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi (5M).

Mahardika menjelaskan bila melihat dari sisi psikologis, perbedaan gerakan 3M dan 5M inilah yang membuat masyarakat menjadi bingung. “Pesan utama mesti di rumah yaitu kita menghindari kerumunan, mungkin tidak perlu menyebut 5M, 7M, itu menurut saya. Secara psikologi membuat masyarakat menjadi bingung,” katanya.

Selain mengubah urutan gerakan 3M tersebut, menurut Mahardika, dalam menekan mobilitas sosial, pemerintah antara lain dapat mengadakan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh setiap Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di berbagai daerah, dan menonaktifkan akun-akun di media sosial yang menyebarkan hoaks.

ANTARA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.